Muslimahdaily - Sekretaris Jenderal Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional (International Union of Muslim Scholars/IUMS), Ali Al-Qaradaghi mendesak Taliban membentuk pemerintahan yang adil.
“Dr Al-Qaradaghi telah merekomendasikan kepada pemerintah (Afghanistan) memprioritaskan pembentukan pemerintahan yang adil yang akan menjadi model dari Islam yang adil dan Islam yang rahmat,” kata IUMS dikutip dari middleeastmonitor.com, Senin (20/09/2021).
Sebelumnya, Presiden IUMS Ahmed Raissouni dan Al-Qaradaghi menerima delegasi dari kantor politik Taliban di Doha, Qatar.
“Delegasi (Afghanistan) dipimpin Sher Muhammad Abbas Stanikzai, wakil menteri di Kementerian Luar Negeri Emirat Afghanistan,” ujar IUMS.
Dalam pertemuan tersebut, Raissouni menawarkan bantuan di bidang pendidikan, politik, dan ekonomi.
Juru Bicara Taliban yang juga Deputi Menteri Kebudayaan dan Informasi pemerintahan sementara Emirat Islam Afghanistan Zabihullah Mujahid, mengecam serangan drone Amerika Serikat pada akhir Agustus lalu yang menewaskan sepuluh warga sipil termasuk tujuh anak-anak di Kabul.
Dilansir pada laman ariananews, Zabihullah mengatakan bahwa ini bukan satu-satunya pelanggaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat, tapi sudah 20 tahun mereka menyebabkan warga sipil gugur di Afghanistan.
“Mereka sudah menyerang rumah-rumah warga sipil beberapa kali, dan kecerobohan dan persekusi terhadap rakyat Afghanistan terbaru yang mereka lakukan ini mengakibatkan sepuluh anggota keluarga termasuk anak-anak, wanita, dan orang tua tewas dalam serangan udara ke daerah permukiman,” tutur Zahibullah.
Dia meminta Amerika Serikat bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan di masa lalu.
“AS harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan mereka di masa lalu dan bekerja sama dengan rakyat Afghanistan sebagai bentuk ganti rugi atas pembunuhan dan penindasan negara ini,” lanjutnya.
Pada Jumat, 17 September 2021 lalu militer Amerika Serikat meminta maaf atas serangan pesawat nirawak (drone) yang dilakukannya di Kabul pada 29 Agustus 2021 yang menewaskan sepuluh warga sipil, termasuk tujuh anak-anak.
Kepala Komando Pusat AS Jenderal Frank McKenzie mengakui bahwa serangan drone itu merupakan kesalahan yang tragis.